DPRD Riau Minta Pemprov Optimalkan BUMD yang Ada Paripada Bentuk Baru

DPRD Riau Minta Pemprov Optimalkan BUMD yang Ada Paripada Bentuk Baru
Selasa, 11/03/2025 | 23:21

PEKANBARU – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau untuk lebih mengoptimalkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang sudah ada daripada membentuk BUMD baru khusus untuk mengelola sektor perkebunan, terutama kelapa sawit.

Rencana tersebut disampaikan Gubernur Riau Abdul Wahid, usai mengadakan rapat dengan jajaran Dinas Perkebunan Riau baru-baru ini. Hal ini mengingat Provinsi Riau memiliki potensi besar dengan luas lahan perkebunan sawit mencapai sekitar 4 juta hektare (Ha).

Anggota komisi III DPRD Riau Abdul Wahid menilai bahwa beberapa BUMD saat ini masih mengalami berbagai permasalahan, seperti manajemen yang kurang efektif, rendahnya laba, serta kurangnya inovasi dalam menjalankan bisnis. Oleh karena itu, DPRD mendesak Pemprov untuk lebih fokus pada pembenahan dan penguatan BUMD yang sudah ada sebelum mempertimbangkan pembentukan entitas baru.

"Kami di DPRD memang belum membahas ini secara resmi, tetapi menurut saya secara pribadi, daripada membentuk BUMD baru, lebih baik maksimalkan dulu BUMD yang sudah ada," ujar Abdullah, Selasa (11/3/2025).

Dia melihat masih banyak BUMD yang belum beroperasi secara optimal. Daripada membentuk yang baru, lebih baik dilakukan evaluasi dan perbaikan terhadap yang sudah ada agar bisa lebih produktif dan berkontribusi untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut menjelaskan bahwa sejumlah BUMD yang ada, seperti PT Sarana Pembangunan Riau (SPR), sebenarnya telah memiliki unit usaha di sektor perkebunan dan kehutanan. Menurutnya, hal tersebut tinggal diperkuat melalui restrukturisasi dan revitalisasi manajemen.

Abdullah meminta agar Pemprov Riau melakukan kajian mendalam terhadap kondisi dan potensi bisnis masing-masing BUMD agar dapat menghasilkan strategi pengelolaan yang lebih efektif.

"SPR punya tiga anak perusahaan yang bergerak di sektor kehutanan dan perkebunan. Ini bisa saja ditingkatkan kinerjanya. Pembentukan BUMD baru hanya akan menambah beban anggaran operasional, mulai dari penyertaan modal hingga biaya gaji direksi dan komisaris yang cukup besar," ungkap Abdullah.

Abdullah menegaskan bahwa langkah yang paling bijak adalah mengevaluasi terlebih dahulu BUMD yang sudah ada. Menurutnya, ini sepenuhnya menjadi kewenangan Gubernur untuk mengevaluasi dan memperkuat BUMD agar lebih optimal dalam mengelola sektor perkebunan.

"Evaluasi dulu yang ada, perkuat manajemennya. Kami di Komisi III juga sedang berupaya meningkatkan kinerja BUMD yang sudah ada. Jika ingin membentuk BUMD baru, saya rasa perlu pembahasan ulang yang ulang," pungkasnya. ***

	Berita Lainnya :
	Dua Kepala Dinas Bangga Program Literasi yang Ditaja SPS Riau Bunda Inklusi Kemenag Riau Resmi Dikukuhkan, Komitmen Pendidikan Inklusif Kian Dikuatkan Pertama di Indonesia, PTPN IV PalmCo Bangun Pabrik Gas Biometan dari Limbah Sawit Mahasiswa Universitas Lancang Kuning Kagumi Insiatif Energi Terbarukan Limbah Sawit PTPN IV Regional III PTPN IV PalmCo dan BRIN Perkuat Sinergi Wujudkan Agroindustri Lestari Gubri Abdul Wahid Terima Penghargaan Daerah Peduli Layanan Kesehatan dan Pemenuhan Gizi Anak Jumat Berkah, PWI Riau Berbagi Sedekah ke Pengendara PWI Resmi Kembali Terdaftar di Kemenkum, Akses AHU Sangat Cepat dan Mudah Kemenag Riau Apresiasi Pelayanan Haji 2025, IKJHI Capai 88,46 Poin Saidul Tombang: Sesibuk Apapun dengan Smart Phone, Luangkan Waktu untuk Membaca dan Menulis Kemenag Riau Kerjasama dengan BWI dan BSI Penerimaan Wakaf Tunai bagi Calon Pengantin Wakaf Uang ASN Kemenag Riau Tembus Rp96,9 Juta dan Raih Posisi Pertama Nasional Kontribusi Pajak PTPN IV PalmCo Melonjak, Capai Rp7,7 Triliun dalam Tiga Tahun Terakhir Perluas Distribusi, PTPN IV PalmCo Salurkan 195 Ton Beras SPHP di Tujuh Provinsi SPS Riau dan PT SPR Saling Bersinergi, Kolaborasi Majukan BUMD untuk Kemajuan Provinsi Riau

Komentar Anda :