MERANTI - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti melalui Bupati H. Asmar resmi menyalurkan bantuan beras Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) 2025 kepada masyarakat penerima manfaat. Penyaluran dilaksanakan di Kantor Dinas Sosial Meranti, Senin (4/8/2025).

Sebanyak 30.411 penerima manfaat di Kepulauan Meranti mendapatkan alokasi bantuan beras sebesar 10 kilogram per bulan untuk dua bulan, yaitu Juni dan Juli 2025. Total beras yang disalurkan mencapai 628 ton 200 kilogram, sebagai bagian dari program nasional Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tak hanya beras, Meranti juga menerima bantuan gabah dan jagung sebanyak 30.000 kilogram pada tahap awal.

Bupati Asmar menjelaskan bahwa program ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat, Mengatasi kerawanan pangan, stunting, dan kemiskinan, Menjaga stabilitas harga pangan, dan Menjadi cadangan dalam menghadapi keadaan darurat dan gejolak harga pangan

“Cadangan pangan sangat penting sebagai langkah antisipatif terhadap kekurangan pangan dan situasi krisis, baik karena bencana alam maupun sosial,” ujar Asmar.

Program ini didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah. Asmar menyampaikan apresiasi kepada Badan Pangan Nasional, Kementerian Pertanian, dan lembaga terkait atas kontribusinya dalam keberlanjutan program ini.

“Atas nama pemerintah daerah dan masyarakat Meranti, kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat. Semoga program ini terus berlanjut dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.

Pimpinan Cabang Bulog Bengkalis, Zairi Yuriadi, menyampaikan bahwa Kepulauan Meranti telah menerima bantuan CPP sejak 2023. Pada tahun 2025 ini mulai disalurkan untuk Juni dan Juli

Zairi juga berharap agar ke depan Kabupaten Meranti dapat memiliki gudang Bulog sendiri guna memperkuat sistem logistik dan distribusi pangan di wilayah tersebut.

Penyaluran bantuan pangan ini turut dihadiri Danramil 02 Tebing Tinggi, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Kepala Dinas Sosial, Perwakilan Bappeda, serta sejumlah pejabat daerah lainnya. ***