PEKANBARU – Sumber daya manusia (SDM) pada Kementerian Haji dan Umrah RI tidak hanya berasal dari Kementerian Agama. Hal ini disampaikan langsung oleh Wakil Menteri Kementerian Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, usai memberikan arahan pada kegiatan Koordinasi dan Konsolidasi Penyelenggaraan Haji Tahun 2026 yang digelar di Aula Kanwil Kemenag Riau, Rabu (17/9/2025).

“SDM yang mandatory sebagian besar memang berasal dari Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan, terutama yang mengurusi bidang haji. Namun, saat ini beberapa di antaranya telah bergeser ke Kementerian Haji melalui proses assessment, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten,” ungkap Dahnil.

Menariknya, lanjut Wamen, kebutuhan SDM di Kementerian Haji dan Umrah kini terbuka bagi lintas kementerian dan lembaga. “Sekarang di Kementerian Haji sudah ada pegawai dari KPK, Kepolisian, Kejaksaan, Kemenkumham, dan lainnya. Jadi siapapun yang berminat bisa mengikuti assessment, terutama untuk pejabat eselon I, II, dan III,” jelasnya.

Selain itu, Dahnil menyinggung peluang penerimaan CPNS di Kementerian Haji dan Umrah. Ia menjelaskan, jumlah kebutuhannya cukup besar. “Kalau dari pergeseran pegawai Kementerian Agama saja, itu bisa mencapai sekitar 4 ribu orang di seluruh Indonesia. Tentu ini akan disesuaikan dengan persetujuan Kementerian PAN-RB,” tambahnya.


Kegiatan koordinasi ini diikuti Ka. Kanwil Kemenag Riau, Kabag Tata Usaha, Kabid Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Kepala Kemenag Kabupaten Kota, Kasi Penyelenggara Haji dan Umrah di Kemenag Kabupaten Kota serta pengelola Haji dan Umrah baik di Kanwil Kemenag Riau maupuan di Kemenag Kab/Kota. Forum ini diharapkan mampu memperkuat sinergi dan kesiapan seluruh pihak dalam menghadapi penyelenggaraan haji tahun 2026 yang lebih optimal dan profesional. ***