PEKANBARU – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau bersama Pemerintah Provinsi Riau menyepakati Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2025. 

Kesepakatan tersebut dituangkan dalam penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Ketua DPRD Riau Kaderismanto serta didampingi Wakil Ketua DPRD Riau Ahmad Tarmizi dan Gubernur Riau Abdul Wahid disaksikan oleh anggota DPRD Riau dalam rapat paripurna, Kamis (25/9/2025).

Ketua DPRD Riau Kaderismanto menyampaikan, Didalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) RAPBD Perubahan (APBD-P) 2025 sebesar Rp9,4 triliun. Nilai ini mengalami penurunan dibanding APBD murni 2025 yang mencapai sekitar Rp9,6 triliun.

"Sesuai KUA-PPAS Perubahan APBD Riau tahun 2025 turun sekitar Rp200 miliar dari APBD Riau 2025 yang telah ditetapkan pada tahun 2024 lalu. Nilai Perubahan APBD Riau 2025 ini di angka Rp9,45 triliun." Kata Kaderismanto 

Politisi PDI-P ini menyebut bahwa turunnya APBD Riau itu dikarenakan adanya perubahan struktur dari Dana Alokasi Khusus (DAK). "Karena ada kegiatan DAK yang tidak dapat dilaksanakan oleh Provinsi Riau. Apakah ada syaratnya yang kurang kita tidak tahu, tapi dari Rp380 miliar dana DAK kini tinggal Rp200 miliar lebih," ujarnya.

Dia menegaskan, dalam APBD Perubahan 2025 tidak ada perubahan struktur anggaran secara signifikan. Fokus utama tetap diarahkan pada fungsional jalan di setiap Unit Pelaksana Teknis (UPT).

“Di perubahan ini tidak ada pembangunan baru. Anggaran hanya diarahkan pada hal-hal prioritas, seperti gaji dan tunjangan pegawai yang tidak ada pemotongan sama sekali. Jadi secara prinsip, tidak ada perubahan terhadap apa yang sudah disepakati dalam APBD sebelumnya,” ungkapnya.

Sementara Gubernur Abdul Wahid menyampaikan bahwa fokus utama dalam APBD Perubahan 2025 adalah pelunasan utang daerah dari tahun sebelumnya, penambahan fasilitas kesehatan dalam rangka mendukung Universal Health Coverage (UHC), serta peningkatan infrastruktur dan sektor pendidikan.

“Kalau fasilitas kesehatan tidak kita tambah, maka ribuan masyarakat tidak bisa mendapatkan layanan BPJS. Ini menjadi prioritas kita. Infrastruktur dan pendidikan juga kita dorong, untuk hutang akan kita bayarkan tapi tergantung pada pendapatan asli daerah (PAD),” ujar Wahid. ***