DPRD Riau Sahkan APBD Perubahan 2025 Sebesar Rp9,4 Triliun Rabu, 01/10/2025 | 08:13
PEKANBARU – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau resmi mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp9,4 triliun. APBD Perubahan 2025 berkurang sekitar Rp245 miliar dibandingkan APBD murni 2025 yang mencapai Rp9,696 triliun.
Pengesahan tersebut dilakukan dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Riau, Rabu (30/9/2025). Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Riau Parisman Ikhwan didampingi para wakil ketua, serta dihadiri Gubernur Riau bersama jajaran Pemerintah Provinsi.
Juru bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau, Khairul Umam, menyampaikan, perubahan APBD dilakukan untuk menyesuaikan kondisi pendapatan daerah yang tidak mencapai target, sekaligus mengakomodasi beban defisit dan kewajiban tunda bayar sejumlah organisasi perangkat daerah.
“Meski terjadi penurunan, belanja tetap difokuskan pada sektor pelayanan dasar. Bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar menjadi perhatian utama agar keterbatasan fiskal tidak mengganggu layanan publik,” kata Khairul.
Selain mengesahkan Perubahan APBD, DPRD dan Pemerintah Provinsi Riau juga menyetujui dua ranperda lain. Salah satunya adalah Ranperda tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
Gubernur Riau Abdul Wahid menegaskan, perda ini merupakan langkah penting dalam pergeseran paradigma perlakuan terhadap penyandang disabilitas. “Ranperda ini lahir dari pendekatan charity-based menjadi human rights-based,” ujar Wahid.
Ia menjelaskan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menegaskan penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk mengembangkan diri menuju kemandirian sebagai manusia yang bermartabat. “Kami berharap aturan ini dapat membuka ruang lebih luas bagi penyandang disabilitas untuk berkontribusi dan menikmati haknya secara setara,” katanya.
Wahid menambahkan, pemerintah provinsi berkomitmen menjalankan perda tersebut dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. “Kebersamaan ini harus menjadi kekuatan dalam merawat tuah dan menjaga marwah Riau sebagai rumah besar rumpun Melayu,” ujarnya.
Abdul Wahid menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD yang telah bersinergi dengan pemerintah daerah. Menurutnya, pengesahan ini merupakan wujud komitmen bersama dalam mempercepat realisasi pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Dengan disahkannya APBD Perubahan ini, Pemerintah Provinsi Riau diminta segera melakukan percepatan pelaksanaan program kerja sesuai aturan yang berlaku, agar manfaatnya dapat langsung dirasakan masyarakat. ***