Koalisi Masyarakat Sipil Riau Dorong Pembentukan Kaukus Parlemen Hijau Daerah Senin, 14/09/2026 | 20:21
PEKANBARU — Koalisi Masyarakat Sipil Riau mendorong pembentukan Kaukus Parlemen Hijau Daerah (KPHD) di lingkungan DPRD Provinsi Riau. Kaukus tersebut diharapkan dapat beranggotakan legislator lintas fraksi sebagai wadah bersama untuk memperkuat komitmen penyelamatan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan di Riau.
Dorongan tersebut disampaikan Koalisi Masyarakat Sipil Riau saat melakukan kunjungan dan diskusi dengan Fraksi Partai Golkar dan Fraksi Partai NasDem DPRD Riau, Senin (14/9/2026).
Perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Riau, Johny Setiawan Mundung, mengatakan pembentukan KPHD dinilai penting dan strategis karena Indonesia saat ini tengah menghadapi triple planetary crisis atau tiga krisis lingkungan yang saling berkaitan.
"Setidaknya ada tiga persoalan darurat yang harus menjadi perhatian bersama, yakni darurat hutan dan lahan, bom waktu sampah, serta ancaman terhadap wilayah pesisir," ujar Mundung.
Menurutnya, DPRD memiliki posisi strategis dalam mendorong penyelamatan lingkungan, terutama melalui fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan.
Karena itu, keberadaan kaukus parlemen hijau di tingkat daerah diharapkan dapat memperkuat perspektif lingkungan dalam setiap kebijakan pembangunan daerah.
"Parlemen atau DPRD memiliki posisi yang sangat strategis, termasuk dalam penyusunan kebijakan daerah. Karena itu, kami berharap semakin banyak anggota DPRD yang mendukung upaya penyelamatan lingkungan dengan bergabung dalam Kaukus Parlemen Hijau Daerah," kata Mundung didampingi perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Riau lainnya, Hasan Supriyanto dan Sukarno.
Mundung menjelaskan, secara nasional Kaukus Parlemen Hijau telah terbentuk. Inisiatif tersebut diharapkan dapat diperkuat di tingkat daerah sehingga anggota DPRD di berbagai provinsi memiliki wadah untuk bersama-sama mendorong kebijakan yang lebih berpihak terhadap kelestarian lingkungan.
Golkar dan Nasdem Dukung Pembentukan KPHD
Kunjungan Koalisi Masyarakat Sipil Riau disambut baik Fraksi Partai Golkar DPRD Riau. Pertemuan berlangsung di ruang Fraksi Partai Golkar dan dihadiri Ketua Fraksi Golkar Imustiar bersama anggota fraksi Darmalis.
Imustiar menyatakan dukungannya terhadap upaya pembentukan Kaukus Parlemen Hijau Daerah.
Menurutnya, penyelamatan lingkungan merupakan kepentingan jangka panjang yang manfaatnya tidak hanya dirasakan generasi saat ini, tetapi juga anak cucu di masa mendatang.
"Penyelamatan lingkungan sangat bermakna untuk anak cucu dan generasi mendatang," ujarnya.
Ia juga menilai keberadaan hutan memiliki nilai ekonomi yang semakin penting. Selain menjaga keseimbangan ekosistem, tutupan hutan berpotensi memberikan manfaat ekonomi melalui skema perdagangan karbon.
Dukungan serupa disampaikan Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Riau, Munawar Syahputra. Ia menyambut baik gagasan pembentukan KPHD dan menegaskan komitmen Fraksi NasDem dalam mendukung berbagai upaya penyelamatan lingkungan.
Menurut Munawar, komitmen tersebut juga akan diwujudkan melalui dukungan terhadap penyusunan kebijakan daerah, termasuk peraturan daerah yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
"Fraksi NasDem akan terus mendukung upaya-upaya yang berkaitan dengan penyelamatan lingkungan, termasuk dalam penyusunan kebijakan daerah melalui perda yang berhubungan dengan lingkungan hidup," katanya.
Selain isu lingkungan secara umum, Fraksi NasDem juga memberikan perhatian terhadap sejumlah agenda strategis terkait sumber daya alam dan masyarakat Riau.
Di antaranya persoalan hak tanah ulayat masyarakat Riau serta Rancangan Peraturan Daerah tentang Perhutanan Sosial Provinsi Riau.
Sementara itu, Ranperda Pengelolaan Mangrove Provinsi Riau juga menjadi salah satu perhatian. Saat ini, penyusunan Naskah Akademik Ranperda tersebut sedang dilakukan oleh Universitas Riau.
Koalisi Masyarakat Sipil Riau menyatakan kunjungan dan komunikasi dengan DPRD Riau akan terus dilanjutkan. Mereka masih melakukan komunikasi dengan fraksi-fraksi lainnya guna mendorong dukungan yang lebih luas terhadap pembentukan Kaukus Parlemen Hijau Daerah. (Fd)